CIREBON – Pemkot Cirebon mengancam akan memblokade akses jalan keluar-masuk menuju Pelabuhan Cirebon.Ini disebabkan pelabuhan tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Wali Kota Cirebon Subardi mengatakan, BUMN memang tidak perlu memberikan aturan kepada pemerintah daerah.Namun,patut diingat aktivitas Pelabuhan Cirebon banyak menggunakan fasilitas wilayah Kota Cirebon. “Misalnya jalan rusak akibat kendaraan besar yang melintas masuk ke pelabuhan.
Ini mestinya PT Pelindo turut bertanggung jawab,” tegas Subardi saat menggelar sidang paripurna Penyampaian Raperda APBD Kota Cirebon 2010 di Ruang Griya Sawala,DPRD Kota Cirebon, kemarin. Menurut dia, meski PT Pelindo telah mengklaim melakukan program Coorporate Social Responbility (CSR) terhadap masyarakat sekitar, tapi hingga saat ini pihaknya belum pernah mendapatkan laporan adanya kegiatan tersebut.
Ke depan pihaknya akan terus menjajaki hubungan baik dengan PT Pelindo.Namun, jika berbagai upaya tidak membuahkan hasil, Pemkot Cirebon akan menutup pintu keluar masuk ke Pelabuhan Cirebon. “Peran DPRD dalam mendorong PT Pelindo memberikan kontribusi terhadap pemkot sangat besar. Karenanya, kami berharap DPRD Kota Cirebon turut memperjuangkan,” ujar Subardi.
Penegasan wali kota didukung oleh DPRD Kota Cirebon. Bahkan, legislator mendukung pemblokadean jika PT Pelindo tidak memberikan kejelasan mengenai kontribusi. Anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon Priatmo Adji mengaku sangat setuju dengan langkah Pemkot Cirebon untuk menutup pintu keluar-masuk ke pelabuhan. Namun, langkah tersebut sebaiknya dilakukan jika komunikasi secara baik-baik tidak membuahkan hasil.
Anggota DPRD Kota Cirebon Iding Hendriana menambahkan selama ini melihat peran Pelabuhan Cirebon seperti sebuah negara di dalam negara. Selain arogansi yang tinggi, PT Pelindo juga sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon. Padahal, meski diatur secara undang-undang mengenai PT Pelindo, juga tak bisa lepas dari bagian Kota Cirebon.
“Mereka kan berada di wilayah Kota Cirebon. Jadi seharusnya menyumbang kontribusi sekaligus komunikasi harus tetap dibangun. Sehingga keberadaan pelabuhan didukung oleh berbagai komponen,” paparnya. (Sumber: Seputar Indonesia tanggal 021109)
|
|
APEKSI - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia