BANDUNG – Permukiman kumuh saat ini tersebar hampir di setiap kecamatan di Kota Bandung. Setidaknya permukiman kumuh tersebut terdapat di 194 rukun warga (RW) di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung.
Untuk mengantisipasi semakin banyaknya permukiman kumuh, Pemkot Bandung akan memprioritaskan pembangunan rumah susun (rusun) di setiap kecamatan. Program tersebut akan mulai digulirkan pada 2012 mendatang. Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengungkapkan, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung yang saat ini mencapai 2,3 juta jiwa atau mencapai 156 jiwa per hektare.
Jika tingkat pertumbuhan penduduk konstan atau sekitar 1,59% per tahun,maka penduduk Kota Bandung pada 2013 diperkirakan mencapai 2,6 juta jiwa atau sekitar 5 juta jiwa pada 2015. ”Kondisi ini semakin parah jika daerah sekitar juga mengalami pertumbuhan penduduk tinggi.” ”Karena mereka pasti akan melakukan urbanisasi ke Kota Bandung.
Imbasnya, banyak penduduk yang akan berdomisili di Bandung dan membangun rumah di sini,” kata Ayi dalam workshop strategi penataan hunian kumuh perkotaan di Apartemen Ciumbuleuit, Jalan Ciiumbuleuit, Kota Bandung,kemarin. Tingginya laju pertumbuhan penduduk,Ayi menyebutkan, otomatis dibarengi laju pertumbuhan bangunan perumahan di Kota Bandung, termasuk permukiman kumuh yang banyak ditemui di sempadan sungai.
Fenomena pertambahan penduduk dan permukiman tersebut, Ayi menyebutkan, harus diantisipasi sejak awal. ”Ke depannya jenis perumahan harus vertikal, tidak lagi horizontal. Mulai 2010, kami akan memprioritaskan pembangunan rumah susun bagi warga yang saat ini masih tinggal di permukiman kumuh,”papar Ayi.
Permukiman kumuh terdiri atas beberapa kategori, yakni kategori tinggi terdapat di 29 RW yang meliputi Kecamatan Astanaanyar, Bandung Wetan, Kiaracondong, dan Sumur Bandung, kategori sedang di 88 RW yang meliputi Kecamatan Bojongloa Kidul, Coblong, Cinambo, dan Rancasari. Adapun permukiman kumuh dengan kategori rendah tersebar di 77 RW yang meliputi Kecamatan Rancasari, Lengkong, Ujung Berung,Cibiru,dan Cicendo.
Ditemui di tempat terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman mengatakan, persoalan permukiman kumuh menjadi salah satu fokus perhatian DPRD Kota Bandung. Menurutnya, bukan hal yang sulit menemukan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung karena hampir terdapat di setiap kecamatan. Karena itu, perlu ada kebijakan dari Pemkot Bandung untuk mengatasi hal tersebut.
Salah satunya dengan menyediakan rusun di setiap kecamatan.”Karena permukiman kumuh ada di setiap kecamatan, maka perlu pertimbangkan adanya satu rumah susun di tiap kecamatan.Jadi,warga kecamatan tersebut bisa direlokasi ke rumah susun itu,”kata Entang. Ciri-ciri dan karakteristik permukiman yang dikategorikan kumuh, dia menyebutkan, bisa dilihat dari kondisi fisik yang jauh dari ideal.
Seperti pelayanan air bersih kurang dari 30%,kondisi drainase yang buruk sehingga kerap menyebabkan banjir dan bencana lainnya, tingkat pelayanan air limbah masih di bawah 30%, serta tidak memiliki jarak ideal antarbangunan. ”Kalau dilihat dari segi kepadatan penduduk, antara kategori tinggi, sedang, dan rendah memiliki indikator.
Misalnya, kalau kategori kumuh tinggi pertumbuhan penduduk di atas 100 unit per hektare,kumuh rendah antara 80- 100 unit per hektare, sedangkan kumuh rendah di bawah 80 unit per hektare,”sebutnya. ia menambahkan, fenomena yang terjadi saat ini adalah rusun hanya ada di kecamatan tertentu, seperti di Cingised, Kecamatan Arcamanik, yang dihuni warga dari luar kecamatan tersebut. Menurut dia, keberadaan rusun tersebut belum efektif untuk warga permukiman kumuh di kecamatan tersebut. (Sumber: Seputar Indonesia tanggal 161109)
|
|
APEKSI - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia