SURABAYA – Harapan PDIP untuk mencalonkan Bambang DH sebagai calon wali kota (cawali) kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Bambang telah menjabat dua periode.
Kuasa hukum DPC PDIP Surabaya Mursyid menjelaskan bahwa Bambang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan MK. ”Sidang MK yang digelar Selasa (17/11) ini menyebutkan masa jabatan 2,5 tahun sama dengan satu periode.Sedangkan posisi Bambang sendiri dinyatakan2,9 tahun,”katanya singkatdihubungi melalui ponselnya,kemarin.
Untuk diketahui,Bambang naik menggantikan Wali Kota Surabaya Sunarto Sumoprawiro pada tahun 2002. Saat itu Sunarto berhalangan tetap karena meninggal dunia. Bambang lantas naik menjadi Wali Kota Surabaya hingga tahun 2005. Pada Pilwali 2004, Bambangkembali maju sebagai Cawali dari PDIP. Dia lantas menggandeng Arif Afandi. Duet dosen dan wartawan ini sukses memenangi Pilwali 2004.
Kini ketika akan maju sebagai cawali periode 2010-2015, Bambang tersandung Pasal 58 huruf O dan P, UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Adapun pada Pasal 58 huruf O disebutkan, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Hal ini yang membuat PDIP mengajukan uji materi pasal yang mengganjal tersebut ke MK. Namun hasilnya, Bambang tetap tersandung pasal tersebut. Menurut Mursyid,masa jabatan 2,5 tahun sama dengan satu periode sehingga hal itu dijadikan alasan kuat bagi MK untuk menolaknya. Keputusan tersebut bersifat mengikat sehingga besar kemungkinan Bambang D.H. tidak bisa lagi maju dalam Pilwali 2010 mendatang. Sebenarnya, sebelum sidang digelar pihaknya sangat optimistis bisa memenangkan gugatan.
Pertimbangannya, fakta di persidangan menunjukkan kepemimpinan Bambang DH sebagai wali kota hanya berjalan satu periode. ”Kami jelas kecewa,”ungkapnya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya,Saleh Ismail Mukadar mengatakan putusan tersebut adalah inkonstitusional dan melanggar undang-undang (UU). ”Jelas-jelas Pak Bambang baru menjabat sekali sebagai kepala daerah.Tetapi mengapa MK menolak. Karena itu kami menganggap ini sebagai kesalahan,”katanya.
Namun demikian lantaran hal itu sudah menjadi keputusan final, maka pihaknya mengubah strategi. Yakni dengan mencalonkan Bambang sebagai calon wakil wali kota . Hal itu, kata Saleh, sesuai dengan alternatif yang diputuskan dalam rapat kerja cabang khusus (Muskercabsus) PDIP beberapa waktu lalu.
”Dalam Rakercabsus Bambang diputuskan menjadi calon wali kota dan wakil wali kota .Begitu juga saya.Karena itu,tidak ada salahnya jika beliau maju menjadi wakil. Ini sengaja kami pilih lantaran dia masih layak memimpin Surabaya ,”katanya. Kendati demikian pihaknya belum memutuskan dengan siapa Bambang akan berpasangan.
Pasalnya hingga saat ini belum ada rapat partai menyikapi putusan MK tersebut. ”Kami belum terima surat dari MK atas masalah ini.Kecuali dari media,”katanya. Hanya saja pihaknya memberi peluang terhadap partai manapun untuk bergabung, termasuk dengan PD yang ngebet untuk berkoalisi. Dengan catatan,kader yang diusung PDIP tetap dijadikan sebagai calon nomor satu.
”Kalau terpaksa tetap harus menjadi wakil tidak masalah.Asalkan bukan Arif Afandi. Sebab dia sudah pernah mencederai kami,”pungkasnya. Kabar gagalnya Bambang DH maju sebagai cawali membuat PKS bergairah untuk menghadapi pilwali 2010.Bahkan,PKS telah menyiapkan jurus-jurus untuk merebut kursi Wali Kota Surabaya.”Perpolitikan di Surabaya akan bertambah ramai,” kata ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS,Akhmad Suyanto.
Yanto, panggilan Akhmad Suyanto menyatakan,partainya akan segera menggalang koalisi untuk memajukan calonnya. Pasalnya, incumbent sudah tidak mendominasi dalam pilwali kali ini. Untuk saat ini, peluang untuk mendapatkan kursi wali kota semakin terbuka bagi semua partai.”Semua menjadi berpeluang,”ujar dia. Demikian juga dengan Partai Demokrat, langsung merapatkan barisan.
Mereka akan menjalankan rapat darurat.Bahkan ada rencana untuk melakukan penunjukan langsung terhadap perwakilan DPC sebagai tim 9, karena pekembangan politik semakin jelas. ”Kita ada rencana menunjuk secara langsung perwakilan DPC sebagai tim 9,” kata wakil ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK),Sachorioel Alim.
Proses penunjukan langsung perwakilan tim 9, ujar Alim, nantinya ketua DPC yang melaksanakan. Sebab, kasus ini juga pernah dilakukan DPP untuk menentukan tim 9 dalam pemilihan gubernur (pilgub).Penunjukan dilakukan dengan tujuan untuk mengeliminir konflik yang ada di internal partai. Namun,untuk menentukan penunjukan langsung, terang ketua komisi C ini, sesuai dengan hasil rapat pleno, DPC akan melaksanakan konsultasi kepada DPD atau DPP.
Dalam konsultasi akan menanyakan proses menentukan perwakilan tiga nama sebagai tim 9. ”Penunjukan langsung ini dilakukan untuk mempercepat proses pilwali,” ujar Alim kemarin. Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, partainya tidak akan berlama-lama dalam menentukan calon tim 9. Sebab, semakin diundur maka jarak pelaksanaan pilwali semakin dekat.Apalagi,KPU Surabaya telah memberikan gambaran kalau pelaksanaan pilwali pada 26 Mei 2010.
Dengan penentuan itu, praktis waktu untuk mempersiapkan tinggal lima bulan. Untuk itu, partai tidak akan mengulangi kesalahan pada pilwali tahun-tahun lalu, persiapan diinternal partai akan segera dimatangkan untuk bertarung terbuka dengan partai lain memperebutkan kursi aali kota. ”Kalau tidak ada halangan, paling akhir Desember sudah ada kabar nama tim 9,”ucap Alim.
Kendati sudah ada bayangan penentuan tim 9,DPC Partai Demokrat masih bingung untuk melangkah. Sebab,sampai sekarang masih belum ada juklak dan juknis untuk menentukan figur cawali. ”Kita tetap menunggu keputusan DPP,” tegas dia. Ketua DPC Partai Demokrat, Wisnu Wardhana menyatakan, kabar dari KPU tentang pelaksanaan pilwali membuat partainya segera berbenah.Persiapan akan dilakukan untuk menyongsong pilwali 2010.
”Kita sudah menyiapkan strategi, tetapi kita menunggu partai lain,”katanya. Wisnu menuturkan, salah satu percepatan yang dilakukan yakni segera menyetorkan tiga nama kandidat ke DPP yakni Fandi Utomo, Arif Afandi,danWisnuWardhana. Selain itu,kondisi perpolitikan di Surabaya seperti syarat yang ditentukan PDIP untuk berkoalisi juga akan dilampirkan. Karena, Partai Demokrat untuk pilwali hanya ingin menang. ”Kami hanya ingin menang, persyaratan koalisi dengan PDIP akan kami lampirkan ke DPP,” ujarnya. (Sumber: Seputar Indonesia tanggal 181109)
|
|
APEKSI - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia