PAGARALAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mempertanyakan kinerja Kepolisian Resor (Polres) Pagaralam terkait ditetapkannya sejumlah pejabat di Pagaralam sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Hotel Gunung Gare tahap II,senilai Rp1,4 miliar.
Sebab, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pembangunan Hotel Gunung Gare, disebutkan kalau kerugikan negara hanya Rp38 juta,dan itu pun sudah dikembalikan ke kas daerah. “Artinya kerugian sudah dikembalikan. Tetapi,mengapa hasil audit inijustrutidakmemilikidasarhukum tetap,sehingga Polres masih melakukan pengusutan adanya dugaan penyimpangan,” kata AsistenIIIPemkot Pagaralam Musridi Muis,kemarin.
Musridi mengungkapkan, ada dua hasil audit BPKP yang seharusnya dijadikan acuan pihak Polres yakni, hasil audit tertanggal 30 Agustus 2005 dengan nomor LHA:Lap-3703/ PW07/3/2005,serta surat hasil audit BPKP nomor Lap-3703/PW07/3/2005 tertanggal 30 Agustus 2005.
Dalam laporan audit atas pembangunan hotel Gunung Gare tahap II, itu disebutkan sesuai kontrak nomor 001/99HW/IV/2004 tertanggal 20 April 2004, CV Mitra Waras Sakti dengan kuasa direktur Harbani, adalah kontrak/rekanan pembangunan hotel wisata II Gunung Gare dengan nilai kontrak Rp1.390.000.000 Dalam laporan audit itu disebutkan, ada temuan yang mengakibatkan kerugian negara dalam pembangunan hotel wisata tahap II Gunung Gare sebesar Rp39.677.272, dengan rincian terdapat kemahalan harga atas pekerjaan beton bertulang, pemasangan keramik dan cat tembok sebesar Rp24.208.345, dan terdapat kelebihan pembayaran pada rekanan sebesar Rp15.468.927.
“Dengan adanya penemuan di atas,Pemkot Pagaralam segera melayangkan surat kepada CV Mitra WarasSaktiuntuksegeramembayar kerugian negara sesuai dengan rincian di atas, kepada pemegang kas dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagaralam dalam tempo tidak terlalu lama, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kota Pagaralam,”paparnya seraya menegaskan sesuai hasil audit BPKP,maka kerugian negara sudah dikembalikan.
Sebelumnya,Kepala Polres Pagaralam Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Abdul Soleh menyatakan, berdasarkan hasil audit rutin yang dilakukan lembaga berwenang sepertiBPK,BPKPatauInspektorat, ditemukan ada kelebihan pembayaran dari anggaran yang digunakan untuk biaya pembangunan hotel Gunung Gare yakni, sebesar Rp38 juta, dan sisa pembayaran itu juga sudah dikembalikan.
"Namun demikian, yang perlu diketahui, tidak sama antara audit rutin dengan audit yang dilakukan terhadap kerugian negara yang terjadi akibat korupsi. Untuk proses lanjutan sehingga diketahui dengan pasti berapa kerugian negara, masih perlu dilakukan audit khusus tindak pidana korupsi (tipikor)," katanya.
Kapolres juga menegaskan, tidak menutup kemungkinan Wali Kota (Wako) Pagaralam H Djazuli Kuris bisa saja terseret sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan, pihak Polres mengaku sudah mengajukan surat permohonan izin pemeriksaan Wako Pagaralam kepada Presiden RI.
Sementara Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Pagaralam Satarman mengungkapkan, Pemkot sudah menyediakan sejumlah penasehat hukum untuk mendampingi proses pemeriksaan terhadap sejumlah kepala dinas atau pejabat di lingkungan sekretariat Pemkot Pagaralam, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Hotel Gunung Gare,
“Dengan adanya pasehatan hukum, setidaknya akan dapat memperlancar proses pemeriksaan dan dapat membantu pejabat yang sedang dalam proses pemeriksaan,” katanya kemarin. Terpisah,Wakil Wali Kota Pagaralam Hj Ida Fitriati menilai, sejak banyak pejabat yang terlibat dalam berbagai pemeriksaan baik di Polres dan Kejari, membuat pejabat bersangkutan sudah tidak efektif lagi dalam menjalankan tugasnya.
“Mereka lebih berkonsentrasi menghadapi proses pemeriksaan, ketimbang menjalankan program kerja di masing-masing satuan kerja (Satker). Sebetulnya, bukan hanya berpengaruh dengan kinerja saja, tapi termasuk roda pemerintahan juga terganggu,”sesalnya. (sumber: Seputar Indonesia, 030210)
|
|
APEKSI - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia